You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Takmung
Desa Takmung

Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAKMUNG

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Takmung 06 Agustus 2018 Dibaca 2.332 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TAKMUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

TAHUN 2024 - 2030

NO NAMA JABATAN ALAMAT
1 I Ketut Sugiarta Ketua Dusun Takmung Kangin
2 I Kadek Topan Adi Wijaya Wakil Ketua Dusun Banda 
3 Ni Cening Warpin Sekretaris Dusun Sidayu Nyuh Aya
4 I Wayan Adnyana Anggota Dusun Banda
5 I Ketut Ary Wijaya Anggota Dusun Takmung Kawan
6 Ni Luh Putu Sri Endrawati Anggota Dusun Lepang Kangin
7 I Made Budiartana Anggota Dusun Lepang Kawan
8 I Gede Yuli Angga Cahayana Anggota Dusun Sidayu Tojan
9 Ni Kadek Swarningsih Anggota Dusun Umasalakan


Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : PERMENDAGRI NOMOR 110 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.315.788.931,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 4.067.468.034,18
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -1.001.679.103,18
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 6.598.500,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 943.141.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 565.528.431,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.297.621.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 138.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 354.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 10.900.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 2.306.879.890,85
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 862.432.958,33
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 619.223.019,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 224.932.166,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 54.000.000,00
0%